Patrang – Pemerintah Kabupaten Jember melalui Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Jember berencana menaikkan Bantuan Hukum bagi warga tidak mampu untuk tahun anggaran 2022 mendatang. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Hukum Pemkab Jember Ratno Cahyadi Sembodo, Jumat, 3 Desember 2021. “Komitmen Bapak Bupati Jember Hendy untuk meringankan warga kurang mampu yang sedang menghadapi masalah hukum untuk tahun […]
HUKUM
Pemerintah Ambil Alih Pengelolaan Tanah Pesisir Selatan
Patrang – Pemerintah Kabupaten Jember berniat mengambil alih pengelolaan tanah di pesisir pantai selatan. Rencana itu dimulai dengan membentuk tim inventarisasi. “Pemkab Jember akan inventarisasi seluruh wilayah pesisir untuk diambil hak kelolanya,” kata Bupati Jember Hendy Siswanto, Senin, 26 Juli 2021. Dalam rapat bersama sejumlah pihak terkait di Pendopo Wahyawibawagraha, Hendy menyebut bahwa 100 meter […]
Pemkab Jember Dukung Layanan Bantuan Hukum PN Jember
Sumbersari – Bupati Jember Hendy Siswanto bersama Wakil Bupati KH. MB. Firjaun Barlaman menghadiri peluncuran aplikasi Tilik Desa dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) online Pengadilan Negeri Jember. Acara tersebut diselenggarakan di Gedung Serbaguna Fakultas Hukum Universitas Jember pada Rabu, 23 Juni 2021. Aplikasi Tilik Desa merupakan langkah PN Jember untuk memudahkan masyarakat Jember dalam mendapatkan […]
Empat Warga Jember Jadi Tersangka Pelanggaran Prokes
Kaliwates – Empat orang ditetapkan oleh Kepolisian Resort Jember sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan (Prokes). Kepolisian juga masih menyelidiki kasus pelanggaran prokes lainnya. Penetapan itu disampaikan Kasatreskrim Polres Jember AKP Komang Yogi Aryawiguna kepada sejumlah media dalam pers rilis, Selasa, 25 Mei 2021, di Mapolres Jember. Keempat tersangka itu yaitu JM, ME, […]
Pemkab Gandeng Kejari Jember untuk Pulihkan Aset Bermasalah
Jember Kota, faktajember.com – Pemkab Jember memiliki persoalan hukum terkait dengan aset yang dimilikinya. Untuk memulihkannya, Pemkab Jember menggandeng Kejaksaan Negeri Jember. Kerja sama hukum bidang perdata dan tata usaha negara tersebut ditandatangani di ruang kerja Bupati Jember Hendy Siswanto, Senin, 12 April 2021. Bupati Hendy menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin. […]
Perkecil Risiko Hukum, Kejari Jember Tawarkan Supervisi
Kaliwates – Kepala Kejaksaan Negeri Jember Zullikar Tanjung, SH., MH., menyatakan jajaran Kejari Jember siap untuk melakukan supervisi hukum. Hal itu disampaikan Kajari Zullikar Tanjung dalam momen penandatangan nota kesepahaman kerja sama bidang hukum perdata dan tata usaha negara dengan PT Pegadaian (Persero) Area Jember, Rabu, 07 April 2021, di RM Ciganjur, Kaliwates. Supervisi hukum […]
Kebun Kertosari dan Ajong Gayasan Gandeng Kejari Jember Selamatkan Aset
Pakusari – Persoalan terkait aset menjadi perhatian tersendiri bagi Kebun Kertosari dan Kebun Ajong Gayasan. Untuk itu, kedua perusahaan di bawah PTPN X tersebut menggandeng Kejaksaan Negeri Jember. Penandatangan nota kesepakatan lanjutan atau perpanjangan atas kerja sama hukum bidang keperdataan itu dilaksanakan di aula rapat Kebun Kertosari, Selasa, 30 Maret 2021. Jajaran manajemen kedua perusahaan […]
Motor Yamaha Ditukar dengan Tamtam
Balung – Rasa jengkel memuncak di hati Sanusi, pemilik warung di Desa Gumelar. Betapa tidak, motor Yamaha Jupiter miliknya diganti dengan satu set Tamtam. Jka motornya menjadi alat transportasi ke tempat kerja, Tamtam menjadi alat kerja bagi pengamen. Tentu saja fungsi dan harganya tidak sebanding. Untungnya, motor miliknya itu berhasil ditemukan oleh polisi yang bertugas […]
Kebohongan Dewan Terkuak, MA Tolak Gugatan Pemakzulan
faktajember.com | Jember – Kebenaran atas gonjang-ganjing yang dihembuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember terkuak oleh keputusan Mahkamah Agung (MA). “Alhamdulilah, MA menolak permohonan DPRD Jember yang mengajukan pemakzulan Bupati Jember,” kata dr Faida, Selasa, 08 Desember 2020. Niat pemakzulan telah melalui serangkaian proses politik di gedung dewan, seperti sidang paripurna Hak […]
15 Perusahaan Diusulkan Terima Sanksi Stop Layanan Publik
faktajember.com | Sumbersari – Forum koordinasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan badan usaha terhadap BPJS Kesehatan menyepakati menerapkan tindakan hukum. Ada 15 perusahaan yang menjadi sasaran pertama menerima sanksi. Kesepakatan yang terjadi pada Senin, 23 November 2020, di Aula Kejaksaan Negeri Jember itu menyebutkan akan menjatuhkan sanksi kepada pengusaha yang tidak membayarkan iuran BPJS Kesehatan pekerjanya. […]










