faktajember.com | Jember Kota – Merespon laju pekembangan virus Covid-19 yang semakin meningkat, Pemerintah Kabupaten Jember akan memberlakukan sanksi administratif berupa denda sebesar 25 ribu hingga 50 ribu rupiah bagi setiap pelanggar protokol kesehatan. Hal itu disampaikan pelaksana tugas (Plt) Bupati Jember A. Muqit Arief usai memimpin rapat terbatas bersama sejumlah tokoh agama Kabupten Jember […]
HUKUM
Tegakkan Protokol Kesehatan, Sanksi Bagi Pelanggar
faktajember.com Jember Kota – Aparat mulai melakukan penegakan disiplin penerapan protokol kesehatan di masyarakat untuk menekan persebaran wabah virus korona di Kabupaten Jember. Kepala Kepolisian Resort Jember Ajun Komisaris Besar Polisi Aris Supriyono menjelaskan penegakan protokol kesehatan itu dengan melakukan operasi Yustisi di sejumlah tempat. Operasi di Alun-alun Jember pada Selasa malam, 15 September 2020, […]
Ditenggat 14 Hari, Notaris di Jember Siap Ikut BPJamsostek
faktajember.com Kaliwates – Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jember – Bondowoso menyatakan siap mendukung program pemerintah dalam menyejahterakan pekerja melalui jaminan sosial ketenagakerjaan. “Kami siap mendukung program yang dicanangkan pemerintah. Memang ini aturan dari pemerintah, setiap pemberi kerja wajib menjamin kesejahteraan dari pekerjanya,” terang Muti’atul Khasanah, Ketua INI. Usai sosialisasi perlindungan tenaga kerja, Selasa, […]
Kasus Pasar Manggisan, Hari Ini JPU Panggil 9 Saksi
| faktajember.com | Hukum | Selasa | 07 Juli 2020 | 08:00 WIB | Kejari Jember – Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jember akan menghadirkan sembilan saksi dalam sidang perkara Pasar Manggisan yang akan berjalan pada hari ini, Selasa, 07 Juli 2020. “Sembilan saksi kami panggil untuk memberikan keterangan dalam sidang yang keenam […]
Warga Desak Usut Aksi di Kejari Jember
| faktajember.com | Hukum | Kamis | 18 Juni 2020 | 16:33 WIB | Sumbersari – Aksi sekelompok orang di Kejaksaan Negeri Jember pada Senin, 15 Juni 2020, memantik kekecewaan warga. Tidak hanya merasa kecewa, warga bahkan melaporkan aksi yang bernuansa politis itu ke kepolisian, Kamis, 18 Juni 2020. “Kami menyampaikan aduan ke polres karena […]
Camat Tanggul Melawan, Gugat Bawaslu Jember dan KASN
| faktajember.com | Hukum | Selasa | 16 Juni 2020 | 14:05 WIB | Sumbersari – Camat Tanggul, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Muhammad Ghozali melakukan perlawanan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Komisioner Bawaslu Jember, yang merekomendasikan penjatuhan sanksi kepadanya dengan tuduhan tidak netral. Melalui pengacaranya, M Husni Thamrin, Ghozali menggugat Bawaslu Jember ke Pengadilan Negeri […]
Bertugas Sampaikan Perintah Hakim, Jaksa Dituduh Meneror
| faktajember.com | Hukum | Jum’at | 12 Juni 2020 | 20:42 WIB | Sumbersari – Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jember, Setyo Adhi Wicaksono, menegaskan pihaknya tidak pernah melakukan teror psikis kepada terdakwa kasus dugaan korupsi pasar manggisan, Fariz, saat sidang pertama kasus itu pada Selasa 09 Juni lalu. Penegasan tersebut disampaikan […]
Pemkab Jember Menang Gugatan Perdata Perkara Karet PDP Kahyangan
| faktajember.com | Hukum | Rabu | 13 Mei 2020 | 16:06 WIB | Sumbersari – Pemerintah Kabupaten Jember memenangkan gugatan perdata atas kasus wanprestasi PT Nanggala Mitra Lestari (NML) Surabaya dalam kerja sama pengolahan karet dengan PDP Kahyangan Jember yang terjalin pada Maret 2013. Dedi Joansyah Putra menjelaskan, sidang putusan perkara tersebut pada 13 […]
Kasus Korupsi Pasar Manggisan Segera Disidangkan
| faktajember.com | Hukum | Rabu | 06 Mei 2020 | 16:32 WIB | Sumbersari – Kasus dugaan korupsi proyek Pasar Manggisan memasuki tahap baru setelah jaksa penuntut umum memasukkan berkas tuntutan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya pada Senin, 04 Mei 2020. Kepala Seksi Tindak Pidana Korupsi, Setyo Adhi Wicaksono, SH., MH., menjelaskan, […]
Pakai Pasal yang Dicabut, Hak Angket Ilegal
| faktajember.com | Hukum | Senin | 27 April 2020 | 16:17 WIB | Keputusan DPRD Kabupaten Jember tentang pembentukan Panitia Hak Angket dinilai ilegal. Sebab, hak itu dijalankan berdasar ketentuan yang tidak berlaku karena telah dicabut. “Keputusan dewan tentang pembentukan panitia angket itu ilegal, karena dasarnya sudah dicabut,” tegas Husni Thamrin di Pengadilan Negeri […]









