HUKUM

Proyek Terminal Tawang Alun Jember Kembali Molor, Opsi Putus Kontrak Dihindari Demi Cegah Kemangkrakan

Fakta Jember – Proyek revitalisasi Terminal Tawang Alun Jember senilai Rp25,8 miliar kembali mengalami kemunduran jadwal. Proyek yang seharusnya rampung pada 2 November 2024, kemudian diundur hingga 20 Desember 2024 melalui adendum, kini terancam molor lagi. Kontraktor pelaksana, PT. Indopenta Bumi Permai, dinilai tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai tenggat waktu yang telah direvisi. Meskipun demikian, […]

HUKUM

Bencana 960 Ribu Mahasiswa Kecanduan Judi Online

Fakta Jember – Aliansi Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) meminta pemerintah serius memberantas judi online (Judol). Desakan itu bertolak dari kenyataan bahwa praktik Judol sudah menjangkiti 960.000 mahasiswa. Koordinator Pusat Dema PTKIN, Sahrus Sobirin mengatakan bahwa Judol sudah menjadi bencana sosial di lapisan masyarakat. Termasuk di lingkungan akademik seperti mahasiswa […]

HUKUM

Pemerintah Upayakan Perlindungan Hukum Bagi 20 WNI yang Terancam Hukuman Mati di Malaysia

Fakta Jember – Pemerintah Indonesia terus berupaya maksimal dalam melindungi warga negaranya yang terjerat kasus hukum di luar negeri, khususnya di Malaysia. Tahun ini terjadi peningkatan kasus WNI yang terancam hukuman mati akibat kasus narkoba di Malaysia. Meskipun demikian, pemerintah memastikan akan memberikan pendampingan hukum dan kekonsuleran kepada seluruh WNI yang terdampak. Upaya pembebasan juga […]

HUKUM

Mendesak, Segera Buat Lembaga Perlindungan Data Pribadi

Fakta Jember – Pakar Teknologi dan Informatika, Pratama Persadha memperingatkan, pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi (PDP) semakin mendesak. Ia menjelaskan, Lembaga PDP seharusnya dibentuk Oktober 2024, dua tahun setelah UU Perlindungan Data Pribadi disahkan. “Lembaga PDP itu sudah harus dibentuk. Nah, sampai sekarang ini belum juga dibentuk,” katanya, Rabu 4 Desember 2024. Ia menekankan, lembaga […]

HUKUM

BPN Palangkaraya Tancap Gas Berantas Mafia Tanah

Fakta Jember – Terungkapnya fakta mengejutkan bahwa 60 persen kasus mafia tanah di Indonesia melibatkan oknum internal Kementerian ATR/BPN menjadi pukulan telak bagi institusi itu. Menanggapi hal ini, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palangka Raya, Indra Gunawan, langsung mengambil sikap tegas. “Pernyataan tegas Pak Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait mafia tanah menjadi alarm bagi kami,” […]

HUKUM PEMERINTAHAN

DPD: Ekosistem Judol ‘Biang Kerok’ Tersendat Program Pemerintah

Fakta Jember  – Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan, ekosistem judi online (judol) bisa menjadi biang kerok tersendatnya program pemerintah. Terutama, beberapa program andalan pemerintah seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan, hingga energi. “Saya diam-diam coba pelajari ekosistem bisnis judol ini luar biasa, perputaran uang luar biasa, kemudian korbannya masyarakat banyak,” kata Sultan di […]

HUKUM

Polresta Barelang-Kepri Gagalkan Pengiriman 24 PMI Ilegal

  Fakta Jember – Satreskrim Polresta Barelang, Kepulauan Riau menggagalkan pengiriman 24 Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal. Para korban akan diberangkatkan dari wilayah Batam ke luar negeri selama periode Oktober-November 2024. Kapolresta Barelang Kombes Pol. Heribertus Ompusunggu di Kota Batam, Sabtu 16 November 2024, menjelaskan pengungkapan itu. Selama periode tersebut pihaknya menerima empat laporan polisi […]

HUKUM

Kemkomdigi Tutup Akun Judi Online Populer di Telegram

Fakta Jember – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan telah menutup satu saluran di aplikasi Telegram yang terafiliasi dengan judi online. Saluran itu berisi pengikut sebanyak 6.644 pelanggan. Akun itu bernama @SP777 live slot gacor. Kini layanannya dipastikan tidak akan bisa diakses lagi oleh masyarakat. Selain itu ada juga satu akun Instagram yang ditutup aksesnya […]

HUKUM PEMERINTAHAN

Politisi Gerindra Bambang Hariyadi Dorong Revisi UU Minerba, Temukan 2 Perpres Bertentangan

Fakta Jember – Komisi XII DPR RI menilai dua peraturan presiden atau Perpres bertentangan dengan undang-undang sehingga perlu adanya revisi. Dua Perpres itu yakni Perpres Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Investasi. Dan Perpres Nomor 76 Tahun 2024 tentang izin kelola tambang untuk organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Keduanya dinilai bertentangan dengan UU No. […]

HUKUM

Mensesneg: Presiden Komitmen Tindak Tegas Bandar Judi Online

Fakta Jember – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah berkomitmen untuk menindak tegas bandar judi online (daring). “Kalau komitmen (tangkap bandar judi online) iya. Kalau memang betul-betul ditemukan, tidak ada masalah, harus ditangani, harus ditindak setegas-tegasnya,” ujar Prasetyo di Jakarta, Kamis, 14 NOvember 2024. Prasetyo mengatakan bahwa Presiden menaruh perhatian serius pada […]