Jember – Disaat petani butuh-butuhnya pupuk di masa tanam, pemerintah justru berencana memutuskan subsidi pupuk, dan ini dianggap sangat merugikan petani. Himpunan Kerukunan Tani Jember, sebagai wadah petani, kecewa dengan kebijakan pemerintah yang dianggap menyakiti hati petani. Untuk itu, Pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) berkirim surat terbuka kepada Joko Widodo.
Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Jember Jumantara, saat ditemui kediamannya, Minggu, 20 Februari 2022 mengatakan, pemerintah belum punya niat mensejahterahkan petani, terlihat dari beberapa aturan yang dibuat belum menguntungkan petani, bahkan sebaliknya. Saat ini, lanjut Jumantoro, atas rekomendasi DPR, komisi IV di Senayan, membuat aturan terkait pupuk bersubsidi semakin tahun semakin dikurangi tanpa diawali dengan komunikasi terlebih dahulu dengan wadah petani, sehingga tidak didapatkan solusi yang nyata. Contoh, saat petani membutuhkan pupuk bersubsidi, pupuk kemudian langka, petani harus membeli pupuk non-subsidi yang harganya beda jauh, tragisnya lagi pemerintah belum memberikan jaminan soal harga produk petani, yang selalu di serahkan pada pasar, akhirnya petani selalu dirugikan.
Saat disinggung apa yang mendasari HKTI kemudian mengirim surat terbuka kepada presiden, dengan tatapan nanar, dia mengatakan bahwa sampai sekarang pemerintah dengan masukan anggota dewan yang ada di Senayan belum membuat aturan yang menguntungkan, kemudian atas masukan para petani dan kondisi dilapangan, HKTI Cabang Jember kemudian berinisiatif mengirim surat terbuka kepada presiden, maksudnya agar presiden mengetahui dengan benar apa yang dibutuhkan petani, bukan sekedar formalitas tanpa mengetahui persoalan mendasar yang dihadapi petani. Sampai sampai disaat panenpun petani tidak bisa menikmati keuntungan karena pemerintah tidak hadir secara nyata mengawal kepentingan petani.
“Terus terang semua itu berawal dari regulasi yang tidak berpihak pada petani, selain itu, diharapkan presiden mengetahui secara benar problem yang dihadapi petani, bukan problem diluar kepentingan petani.” ujarnya.
Lalu apa sebenarnya yang diharapkan dari semua itu, jumantara berharap pemerintah lebih berpihak pada petani dengan kebijakan yang bisa mengangkat taraf hidup petani. Disinggung soal rencana diputuskannya subsidi pupuk, dia minta pemerintah untuk memiliki hati nurani, karena selama ini Negara Indonesia memiliki penduduk yang sebagian besar petani, mereka hidup mengandalkan hasil pertanian mereka, dan disaat dunia diserang pandemi, petani lah yang mampu bertahan walau tidak pernah mendapatkan bantuan, jikapun itu tetap dilakukan maka bukan ketahanan pangan yang dicapai, justru kehancuran pangan.
Berangkat dari keprihatinan itulah, Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Jember mengadakan rapat konsolidasi PAC HKTI sekabupaten Jember, di kantor desa Lojejer Kecamatan Wuluhan. Sabtu, 19 Februari 2022, membacakan surat terbuka tersebut yang isinya, menolak rekomendasi yang diberikan dengan memberikan subsidi hanya pada dua jenis pupuk yakni urea dan phonska saja, yang kedua dari 70 komoditas produk petani hanya 9 yang akan di subsidi, terakhir menolak batasan areal hanya 2 ha yang disubsidi, sementara rakyat Indonesia tidak semua memiliki lahan seluas itu, masih banyak yang hanya dibawah 0,5 ha. Dan jika pemerintah memaksakan, bukan ketahanan pangan yang dicapai tapi justru kehancuran pangan. (Arya)