| faktajember.com | Hukum | Kamis | 18 Juni 2020 | 16:33 WIB |
Sumbersari – Aksi sekelompok orang di Kejaksaan Negeri Jember pada Senin, 15 Juni 2020, memantik kekecewaan warga.
Tidak hanya merasa kecewa, warga bahkan melaporkan aksi yang bernuansa politis itu ke kepolisian, Kamis, 18 Juni 2020.
“Kami menyampaikan aduan ke polres karena demonstrasi di kantor kejaksaan itu dilakukan saat pandemi Covid-19,” kata M. Saheni di markas Polres Jember.
Aksi yang menyebabkan kerumunan itu bisa berpotensi jadi media penularan virus korona. “Kalau ditiru-tiru warga masyarakat lainnya bagaimana,” katanya kepada wartawan.
Pada masa pandemi saat ini ada aturan agar tidak membuat kerumunan di tempat publik.
Aksi itupun, kata Saheni, tidak mendapatkan persetujuan dari Polres Jember. Namun, anehnya, aksi itu malah dapat kawalan dari aparat kepolisian.
Karena itu, ia meminta dilakukan pengusutan secara tuntas dari pihak berwenang terhadap aksi tersebut.
Bagi warga Kecamatan Mumbulsari ini, tidak semestinya ada seseorang atau kelompok tertentu mendapatkan keistimewaan seperti itu.
“Ini menambah kekecewaan kami. Mengapa bisa mereka mendapatkan pengawalan, padahal tidak mengantongi surat dari Polres,” imbuhnya.
Aksi di Kejaksaan Negeri Jember pada Senin, 15 Juni 2020, dilakukan sekelompok orang yang mengaku aktivis.
Mereka mendesak Kejari Jember agar memeriksa Bupati Jember Faida dengan tudingan melakukan persekongkolan proyek.
Seperti diketahui, Faida saat ini berpasangan dengan Dwi Arya Nugraha Oktavianto maju dalam Pilkada Jember 2020 melalui jalur perseorangan.
Saat di Kejari Jember, salah seorang peserta aksi bernama Kustiono mengaku tidak mempunyai bukti persekongkolan proyek yang katanya terjadi di dalam pendopo.
Di hadapan Kepala Seksi Intelijen Kejari Jember, Agus Budiarto, dia juga bilang tidak mampu membuktikan kecurigaan itu.
Ia berdalih hanya aparat penegak hukum yang bisa mengungkapnya. (achmad)