faktajember.com – Ratusan Guru Tidak Tetap (GTT), Senin 29 Oktober 2018, menggelar aksi damai di DORD Jember, meminta surat penugasan diganti dengan surat keputusan.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Supriyono mengatakan, langkah Bupati Jember Faida sudah cukup baik dengan memberikan Surat Penugasan (SP) kepada GTT.
Namun sangat disayangkan masih banyak GTT yang masih harus menunggu beberapa bulan untuk mengambil honornya.
Para GTT meminta adanya kesetaraan honor dengan GTT lainnya. Karena, lanjut Supriyono, mereka merasa adanya perbedaan.
“Pemberian SP sudah sangat positif, namun para guru ini masih merasakan perbedaan honor antar sesama GTT dan itulah yang membuat GTT ini menuntut agar SP dicabut dan diganti dengan SK Bupati ,” ujar pria yang akrab disapa Pri tersebut.
Supriyono juga menceritakan tentang GTT yang dimutasi jauh dari rumahnya, hingga membuat penghasilannya semakin memprihatinkan.
“Ada GTT gajinya 300 ribu sebulan dan dia dimutasi jauh sekali. Bayangkan berapa uang yang tersisa untuk membeli beras keluarganya, apakah cukup?” tanyanya.
Masih kata Supriyono, di kalangan GTT ini cukup banyak yang mengalami kisah pilu, seperti sampai ditinggal sang istri lantaran tidak sanggup menafkahi keluarga.
“Ada sekitar 5 GTT curhat ke saya bahwa telah ditinggal istrinya karena tidak sanggup menafkahi, yang mana penghasilan mereka per bulan hanya 300 ribu sampai 400 ribu,” katanya.
Supriyono menegaskan, PGRI Kabupaten Jember akan terus mengawal dan membantu para GTT untuk mendapatkan kesejahteraannya.
“Selama PGRI masih ada, tentu kami akan berjuang secara maksimal,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Pemkab Jember memprogramkan penataan GTT. Penataan itu diantaranya berakibat pemindahan tempat mengajar. penataan itu juga menyangkut besaran honor yang diterima para GTT berdasar masa kerja. (febie)