PEMERINTAHAN PENDIDIKAN

Butuh Duduk Bersama Bahas RUU Sisdiknas

Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa timur, Sarmuji, berharap perlu duduk bersama semua elemen dalam membahas RUU Sisdiknas. Foto by : Istimewa.

Surabaya – Pernyataan Ketua DPD Golkar Jawa timur, M. Sarmuji tentang perlunya duduk bersama dalam membahas RUU Sisdiknas menarik untuk di cermati. Selain menyangkut nasib generasi bangsa Indonesia dimasa mendatang, pernyataan ini diperlukan dukungan oleh semua elemen Bangsa.

Rancangan Undang-Undang Sisdiknas kini tengah menjadi sorotan masyarakat luas. Partai Golkar DPD Jawa Timur mengadakan Forum Grup Diskusi (FGD) Khusus untuk membedah RUU Sisdiknas bersama stakeholder pendidikan di Jawa Timur, hal ini bertujuan mendapatkan masukan yang konprehensif.

Seperti diketahui bahwa RUU Sisdiknas merupakan integrasi dari tiga Undang-Undang terkait pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

“Membahas RUU ini adalah salah satu usaha kita selaras dengan pendiri negara ini. Kegiatan ini merupakan komitmen kita dalam menjaga tujuan bernegara kita, bukan tanpa alasan, salah satu tujuan indonesia merdeka adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, instrumen utama adalah pendidikan,” Ujar Sarmuji.

Ketua DPD Golkar Jawa Timur ini meyakini, pendidikan adalah salah satu instrumen penting dalam kemajuan suatu bangsa di masa depan.

“Para Founding Father negara kita sadar benar hanya melalui pendidikan, kesejahteraan akan terwujud dan mobilitas vertikal akan bisa tercapai,” Urainya.

Legislator RI Partai Golkar, Dapil VI Jawa Timur tersebut menilai bahwa Integrasi tiga Undang-Undang bukanlah hal yang mudah perlu kehati-hatian, perlu keterbukaan agar undang-undang ini bisa menjadi roadmap pendidikan di masa depan.

“Mengintegrasikan tiga undang-undang dalam satu undang-undang bukanlah hal yang mudah, dalam naskah itu ada kemajuan yang bisa kita lihat tetapi ada sisi lain yang memantik polemik yang perlu menjadi pencermatan kita semua semisal tidak eksplisit pencantuman tunjangan profesi guru. Untuk itu perlu kita tilik kembali agar kemajuan pendidikan nasional menjadi lebih cepat lagi,” Tambah Sarmuji.

Dia juga menambahkan, selain isu tunjangan profesi guru ada dua hal krusial lagi yang perlu mendapat penekanan dalam RUU ini.

“Selain tunjangan profesi ada dua isu lagi yang perlu ada dalam RUU Sisdiknas yaitu perihal komite sekolah dan potensi hilangnya perhatian pada Pendidikan yang berbasis swasta atau pengelolaan atas inisiatif masyarakat,” ulas Sarmuji

Dia menekankan dalam pembahasan tersebut, serta plus minus dari RUU ini butuh duduk bersama agar Sistem Pendidikan Nasional nantinya bisa memenuhi harapan semua pihak.

“Plus minus dari RUU ini mengisyaratkan perlunya kita duduk bersama agar RUU ini menjadi lebih sempurna karena kita semua memiliki tanggung jawab untuk generasi di masa mendatang,” Pungkas Sarmuji. (Arya)

Bagikan Ke: