Jember – Perseteruan bupati dan wakil bupati sudah berada di titik merah.
Mereka tidak saling komunikasi sejak pasca lebaran tahun lalu. Buntutnya, jalannya pemerintahan terganggu.
Di media sosial, muncul unggahan aktivitas Wabup Djoko Susanto, bukti carut marutnya birokrasi. Celakanya, belum ada upaya dari pihak pihak berkompeten menjadi penengah, termasuk DPRD Jember.
Diamnya DPRD membuat warga Jember geram, melalui Ormas Laskar Merah Putih, warga mengadu. Mereka ingin, aspirasinya di dengar oleh pemangku kebijakan, rakyat sudah lelah dengan tontonan tak mendidik, mereka berencana menggelar aksi unjuk rasa meminta dewan perwakilan rakyat Daerah, menjalankan fungsi pengawasannya.
David Handoko Seto, legislator asal Nasdem, Minggu, 5/10/25 mengatakan, memburuknya hubungan Bupati dan wakil bupati, sebenarnya sudah lama, sejak awal kampanye hingga pelaksanaan pilkada. Sekarang menurutnya sudah berada di titik “merah”.
Baca Juga : Laskar Merah Putih Desak Partai Gerindra Selesaikan Polemik Bupati Dan Wakil Bupati Jember
Kepada media ini, dirinya mengaku sangat mengenal siapa itu Gus Fawait, dan Pak Djoko, keduanya punya plus minus masing-masing.
Figur pak Djoko menurutnya, figur yang sangat mapan secara ekonomi, beliau sudah tidak butuh apa-apa, beliau mantan birokrasi, sayang ego beliau terlalu tinggi.
“Pak Djoko Itu Mapan, Wes Gak Kurang Opo Tapi Egonya Tinggi “ujarnya, di sela sela ngopi bersama.
David salah satu tokoh muda yang ikut bersuara lantang, menyikapi perseteruan ke duanya.
Sebagai anggota legislatif, dirinya gerah melihat tontonan yang tidak menunjukkan sikap negarawan.
“Pak Djoko menurutnya sangat egois, wajar kalau beliau seperti itu, bersikap se olah olah Wakil Bupati rasa bupati” katanya.
David berharap sebagai sesepuh dan mantan birokrat, pak Djoko bisa ngemong, sedikit menurunkan egonya, menjalankan fungsi sebagai wakil bupati.
“Jujur, sejak dulu posisi wakil bupati, jaman era pak Winarno, Pak Samsul, Pak Djalal, hingga Pak Hendy ya seperti itu, tapi beliau beliau tidak memunculkan ke permukaan, tidak seperti saat ini” jelasnya.
Dirinya sudah berupaya mendorong partai pengusung mengambil langkah. “Ya saya ikut prihatin mas, situasi semakin tidak kondusif, saya tahu siapa pak Djoko, karena di pilbup 2019 saya bersama beliau, jadi saya cukup faham, siapa beliau, pribadi yang mapan, gak kurang apa secara finansial, dan beliau tinggi egonya, saya sudah ikut mendorong partai pengusung segera bersikap”, ujarnya.
Diakhir pertemuan David memberi penekanan, butuh serius dan formula jitu untuk menyelesaikannya.
Sementara kader partai Golkar, Ra Holil, Senin, 6/10/25 mengaku prihatin munculnya perseteruan kedua pemimpin Jember di permukaan.
Sebagai kader partai Golkar, salah satu partai pengusung, dirinya berharap persoalan ini bisa segera di tuntaskan.
Dirinya sebatas memberi saran, lebih utama adalah partai yang pertama kali memberi rekomendasi, yakni Partai Gerindra.
Di tataran daerah, dirinya tidak memiliki kewenangan apa-apa, karena saat pilkada kemarin, semua pernak perniknya di hadapan ketua partai, kami hanya melaksanakan dan menurut apa yang sudah menjadi keputusan partai.
Saat di singgung, apakah langkah pak Wabup itu di benarkan, pria berkaca mata itu mengatakan, semua tergantung dari mana sudut pandangnya, yang jelas, persoalan itu punya jalur sesuai aturan, bisa lewat Gubernur, Mentri dalam negeri atau keputusan partai pemberi rekomendasi, biar DPP partai di mana beliau berdua berasal yang menentukan.
“Saya prihatin, tontonan itu di lihat seluruh masyarakat, tidak hanya orang Jember, tapi se antero dunia , seharusnya pemimpin memberi contoh yang baik pada masyarakat.
Langkah ini, menurut ketua fraksi partai Golkar lebih efektif, pertimbangan pertama, beliau berdua kader partai Gerindra, kemudian beliau di calonkan oleh partai Gerindra, dengan demikian, jika partai Gerindra memanggil keduanya, bakal ada titik temu, dan persoalan bisa selesai.
“Sebagai pribadi dan kader partai Golkar, saya berharap ada langkah langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan mereka, kami partai pengusung hanya bisa memberi masukan, selebihnya menjadi domain struktur pemerintah diatas seperti Gubernur, Mentri dalam negeri, dan partai yang pertama kali mengusung yaitu Partai Gerindra, bisa mereka di panggil ke DPP di Jakarta” ujarnya serius. (Ary)