faktajember.com | Pemerintahan | Rabu | 29 Oktober 2019 | 13:37 WIB
Jember Kota – Pemerintah Kabupaten Jember membentuk sejumlah satuan tugas atau Satgas. Diantaranya Satgas Duafa, Pedagang Kaki Lima (PKL), Industri Kecil Menengah (IKM), Sanitasi, dan Rumah Sehat.
Tujuan pembentukan Satgas ini dijelaskan oleh Bupati Jember dr. Faida, MMR ketika Bimbingan Teknis Tenaga Verifikasi dan Validasi Data Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2019 di Pendapa Wahyawibawagraha, Selasa, 29 Oktober 2019.
“Satgas ini merupakan program fokus percepatan data. Diantaranya adalah untuk percepatan atau gropyokan data pembangunan, karena kualitas keputusan pemimpin yang baik memerlukan data dan analisa data yang baik,” ungkap Bupati.
Kualitas keputusan memimpin dan keadilan sasaran pembangunan ditentukan oleh kelengkapan data. Untuk percepatan pendataan, Pemerintah Kabupaten Jember merekrut satu desa satu satgas untuk masing-masing program.
“Kali ini fokus pada lima sasaran, yaitu fakir miskin atau duafa, pedagang kaki lima, IKM, Sanitasi, dan satgas rumah sehat,” terang Bupati.
Bupati mengatakan, kegiatan ini semata untuk melengkapkan data yang ada dan membantu struktur pemerintah sampai di bawah.
“Satgas ini bukan direkrut untuk pegawai Pemkab, tetapi untuk periodik menyelesaikan data prioritas pembangunan. Dan kedepan, bisa jadi sasaran pendataan adalah program yang lain. Tetapi kali ini mereka direkrut tiga bulan di tahun 2019 khusus untuk lima sasaran,” jlentrehnya.
Data yang dihasilkan Satgas itu untuk memastikan sasaran program. Diantaranya program untuk duafa. Duafa tidak pernah datang khusus untuk mengajukan haknya. “Biasanya juga terkendala dengan pendataan adminduk. Jadi mungkin mereka belum terdaftar di program pemerintah yang lalu,” ungkapnya.
Untuk pendataan IKM dan UKM, diperlukan supaya terjadi program yang lebih sinkron dan ada percepatan penataan PKL lebih baik. “Bukan hanya penggusuran, sekaligus memberikan bantuan yang lebih tepat, support yang lebih tepat dengan mereka, sesuai dengan barang dagangan dan produk mereka,” kata Bupati.
Ke depan masih ada sasaran lain yang bisa diselesaikan oleh jajaran Pemkab sendiri. “Tetapi yang ini meliputi wilayah yang luas dan penduduk yang banyak, maka perlu percepatan dan perlu adanya satgas,” katanya.
Pendataan juga untuk rumah sehat. Program ini berbasis rumah tidak layak huni, tetapi dikombinasi dengan kelengkapan sanitasi. “Bagaimana pencahayaan masuk. Tidak harus di tanah pribadi. Bisa milik keluarga dan tetangga dengan pernyataan masing-masing pihak,” terangnya.
Untuk percepatan penyelesaian pendataan, Satgas bisa berkolaborasi dengan Ketua RT, Ketua RW, kepala desa, lurah, serta camat. “Semua informasi dari masyarakat, dari jajaran struktur pemerintahan sampai bawah perlu ditindaklanjuti dengan survei, karena tugas satgas adalah verifikasi dan validasi,” jelasnya.
Jumlah personel satgas 464 orang untuk tahap pertama yang bekerja sampai akhir tahun. “Honornya dianggarkan 1,5 juta, tetapi tergantung kinerja mereka, karena ada teknis pembayaran, karena bisa saja mereka full aktif bisa saja tidak,” katanya.
Untuk menghindari tim satgas gadungan, satgas ini diberi seragam dan surat tugas supaya masyarakat juga tahu. “Ini namanya pemerintah hadir di tengah masyarakat. Satgas itu adalah kepanjangan tangan pemerintah,” jelasnya.
Dalam menjalankan tugas, Satgas in juga akan diambil sumpah dan janjinya, bahwa ini adalah tugas kemanusiaan yang tidak boleh terpecah belah oleh urusan politik. (achmad)