Fakta Jember – Kepala desa di Kabupaten Jember yang tergabung dalam Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mengungkap masalah mendesak yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah setempat.
“Pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa, tidak bisa melakukan pembangunan infrastruktur seperti dulu lagi sebelum ada pemangkasan Dana Desa ( DD),” terang kepala desa dalam pernyataan sikapnya.
DD yang sebelumnya Rp. 1,5 miliar hingga Rp.3 miliar kini tinggal 300-an juta rupiah.
Menurut mereka, Pemkab Jember punya keterbatasan anggaran. Namun, keterbatasan anggaran tidak noleh menjadi alasan terus yang diulang setiap kali desa meminta kepastian pembangunan.
Dari kondisi itu, PKDI dan APDESI mengeluarkan pernyataan enam pernyataan sikap yang disampaikan di gedung DPRD Jember, Senin 10 Agustus 2026.
Pertama, meminta Bupati Jember turun tangan langsung dalam percepatan pembangunan desa, dan memastikan pembangunan desa benar-benar menjadi perhatian pemerintah kabupaten, bukan sekadar usulan yang berpindah dari satu dokumen ke dokumen lain.
Kedua, meminta Pemkab Jember menentukan kebutuhan desa yang memang harus segera ditangani, dengan melibatkan pemerintah desa yang setiap hari berhadapan langsung dengan masyarakat dan mengetahui kondisi di lapangan.
Ketiga, meminta ada kepastian, mana yang akan dikerjakan, kapan dilaksanakan, dan bagaimana penyelesaiannya. Jangan sampai desa terus diminta bersabar tanpa kejelasan.
Keempat, meminta Pemkab Jember memaksimalkan kemampuan anggaran yang ada dan mencari seluruh sumber pendanaan yang memungkinkan untuk mempercepat pembangunan.
Kelima, apabila anggaran yang tersedia memang belum cukup, jangan berhenti pada kalimat “anggaran terbatas.”
“Pemerintah harus mencari jalan lain yang sah, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana caranya dan pilihan apa yang akan ditempuh menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember bersama DPRD,” lanjut pernyataan itu.
Keenam, meminta DPRD Kabupaten Jember ikut memastikan persoalan pembangunan desa ini benar-benar mendapat jalan keluar. (*)
Reporter: Achmad Syaifuddin
Editor: Achmad Syaifuddin