faktajember.com | Kesehatan | 12 Maret 2019 | 14:57 WIB
Kaliwates – Angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir di Kabupaten Jember termasuk tertinggi di Jawa Timur. Berbagai pihak harus berperan untuk mengatasi permasalahan itu.
“Ini dalam rangka komitmen bersama untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Jember,” terang Siti Nurul Qomariyah, Selasa, 12 Maret 2019.
Berbagai pihak, dari pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan, serta media massa, menggelar pertemuan di Hotel Bintang Mulya. Pertemuan ini diprakarsai Jalin USAID.
Angka kematian ibu pada tahun 2017 sebanyak 49 ibu. Pada tahun 2018 menurun 20 persen menjadi 41 kasus kematian ibu melahirkan.
Jumlah ini tergolong tinggi di banding dengan kabupaten/kota lainnya. Ini karena jumlah penduduk Kabupaten Jember yang cukup banyak, sekitar 2,6 juta.
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, diantaranya merehab Puskesmas, transportasi ambulans desa gratis, jaminan pelayanan gratis.
“Ibu bupati sudah menginstruksikan untuk mendata ibu hamil agar dijadikan peserta JKN KIS,” terang Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Jember ini.
Dinkes Jember bekerjasama dengan Jalin USAID telah melakukan pendalaman atas masalah yang muncul di kasus kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir.
Pendalaman itu menggunakan wawancara mendalam. Hingga ditemukan lima masalah yang akan menjadi fokus guna dicarikan solusinya.
Salah satunya tingkat kepatuhan dari petugas untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai standard operation procedur (SOP).
“Bukan hanya di Puskesmas. Ini terjadi di semua fasilitas pelayanan kesehatan di Kabuaten Jember, pemerintah maupun swasta,” terangnya. “Mereka melakukan semua (SOP) tapi belum optimal,” imbuhnya.
Hal lainnya yakni edukasi kepada masyarakat yang belum optimal. Ini memerlukan peran serta media untuk mengedukasi masyarakat.
Pemerintah sendiri telah melakulan pertemuan langsung dengan ribuan takmir masjid maupun ibu hamil itu sendiri untuk mendapatkan informasi terkait kegawatdaruratan dan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir.
“Bupati sudah menyampaikan, harus ada kongres suami siaga. Karena kadang, ibu sudah diperiksa dan sudah harus dirujuk ternyata suaminya menolak,” ungkapnya.
Pemerintah bersama stakeholder akan membangun gerakan edukasi terpadu untuk persalinan aman dan bayi lahir sehat. (achmad)