faktajember.com | Pemerintahan | Rabu | 20 November 2019 | 13.59 WIB
Jember Kota – Forum Anak menjadi media bagi anak-anak untuk bisa terlibat aktif dalam pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Jember.
Mempertimbangkan manfaat yang besar dari wadah itu, Bupati Jember, Faida, bakal membuat instruksi kepada pemerintah desa di Kabupaten Jember untuk membentuknya.
Rencana kebijakan ini disampaikan bupati usai menjadi pemateri dalam Pleno Ketiga Festival HAM 2019 yang berlangsung di Aula PB Soedirman Pemkab Jember, Rabu, 20 November 2019.
“Kami targetkan semester satu tahun 2020 seluruh desa mempunyai forum anak,” ungkap bupati kepada wartawan.
Dalam rapat pleno ketiga tersebut bupati menyampaikan materi bertema Pemenuhan HAM bagi Anak di Kabupaten Jember.
Saat sesi dialog, seorang anak yang menjadi peserta meminta anak di Jember terlibat dalam perencanaan pembangunan, utamanya saat musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes).
Forum anak sangat penting, karena melalui forum ini aspirasi anak-anak Jember bisa tersampaikan dengan baik.
Menurut bupati, pembentukan forum ini tidak akan mengalami kendala berarti. Apalagi ratusan kepala desa baru telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan HAM.
“Ini instruksi, karena untuk kepentingan bersama, kepentingan anak-anak, kepentingan desa, dan untuk kepentingan pembangunan secara menyeluruh,” jelasnya.
Bupati menjelaskan, sebelumnya Pemkab Jember telah membuat kebijakan agar anak-anak terlibat dalam perencanaan pembangunan.
Namun diakui, belum semua desa melibatan anak-anak dalam Musrenbangdes. Karena itu, pemerintah akan memastikan Musrenbangdes seluruh desa, untuk kegiatan tahun 2010, melibatkan anak-anak.
Satu dari empat penduduk di Jember, bupati menjelaskan, adalah anak-anak. Jika anak-anak tidak terlibat dalam perencanaan pembangunan, pemerintah tidak bisa mewakili keinginan dan kepentingan anak-anak.
Selain soal keterlibatan dalam perencanaan pembangunan, anak-anak peserta pleno ketiga menyampaikan aspirasi tentang kurikulum pendidikan untuk Menteri Pendidikan.
Mereka juga menyoal infrastruktur publik yang belum ramah difabel. “Untuk bangunan lama memang belum ramah difabel. Tapi, kami prioritaskan trotoar dan bangunan pemerintah untuk bisa ramah difabel,” kata bupati.
Terkait bangunan yang akses difabel, bupati menegaskan telah menetapkan perjanjian bagi pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk memperhatikan akses difabel. (achmad)