PEMERINTAHAN

Bupati Faida Bicarakan HAM Warga Jember di Korsel

Bupati Faida bersama pembicara lainnya.

faktajember.com – Bersama 25 delegasi dari berbagai negara, Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR secara khusus diundang untuk bicara dalam ajang The World Human Rights Cities Forum 2018 di Korea Selatan.

Forum Kota Hak Asasi Manusia Dunia 2018 (WHRCF 2018) ini diadakan sebagai acara tahunan di Gwangju, Korea Selatan, untuk mewujudkan visi dari berbagai daerah belahan dunia menjadikan kota ramah Hak Asasi Manusia (HAM).

Pembukaan ajang WHRCF 2018 ini juga dihadiri Morten Kjaerum, The Director of RWI dan Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi, UCLG ASPAC Secretary General.

Bupati Faida menjadi keynote speaker dan mempresentasikan dalam bahasa Inggris terkait “Best Practice in Implementing SDGs in Local Level”.

Pembicara lainnya, Sofie Viborg Jensen (RWI) yang bicara soal “Human Rights Cities link to SDGs” dan Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi (UCLG ASPAC) terkait “Localizing SDGs: Experiences from Indonesia”.

Ada pula Lee Yong-Seop, (Mayor of Gwangju) yang membahas khusus soal “Gwangju Experience in Promoting HRC”.

Dalam ajang WHRCF ini, beberapa delegasi berbagai negara berupaya keras bagaimana agar pemerintah lokal maupun pusat menjadi pelindung utama hak asasi manusia.

Kesempatan ini dimanfaatkan Bupati Faida memaparkan berbagai hal upaya yang telah dilakukan Jember. Sekaligus mempromosikan Jember sebagai daerah yang ramah HAM, yang di dalamnya banyak keberagaman.

Bupati Faida sempat menjelaskan kondisi secara umum kabupaten Jember dengan segala keberagamannya.

Dengan jumlah penduduk lebih dari 2,6 juta orang yang menyebar di 31 kecamatan dan 248 kelurahan/desa, tentu bukan hal mudah mengelolanya.

Belum lagi ditambah luas Jember yang mencapai 3.293,34 kilometer persergi, yang sebagian penduduknya hidup dari sektor pertanian.

“Jember is miniature of Indonesia. Jember is Pandhalungan City,” ujar Faida.

Meskipun Jember penduduknya ada yang berasal dari suku Jawa, Madura, serta berbagai daerah dengan agama yang berbeda, namun bisa hidup rukun berdampingan sebagai satu bangsa Indonesia dan hak-haknya sebagai warga negara bisa terpenuhi.

Bupati Faida sempat menjelaskan perjuangan hak asasi manusia untuk mendapatkan kesetaraan dalam berkarya yang diwujudkan dalam peraturan daerah, dan dituangkan dalam peraturan bupati.

Bahkan, dalam penerimaan CPNS dan lowongan pekerjaan di beberapa perusahaan, juga ada ketentuan sekian persen pegawainya harus mengakomodasi para penyandang disabilitas. “Inilah upaya pemerintah dalam memperjuangkan hak asasi manusia bagi kaum disabilitas dalam memberikan hak kesamaan dalam berkarya,” ujarnya.

Tidak hanya itu, kata Bupati Faida, toleransi beragama sebagai hak warga untuk beribadah benar-benar terasa di Jember. Meski berbeda agama, namun bisa hidup berdampingan. Bahkan, ada gereja dan masjid di Jember yang berdiri jaraknya berdampingan.

Peraih Satya Lencana dari Presiden RI ini menambahkan, karena bertemu dengan delegasi dari berbagai negara, kesempatan tersebut dimanfaatkan mempromosikan segala potensi Jember. Baik potensi produk lokal Jember, tempat wisata, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya.

“Bupati kini jadi kepala marketing Jember. Kita promosikan Jember di hadapan delegasi dari berbagai negara,” ujarnya.

Untuk diketahui, WHRCF diakui sebagai forum perwakilan untuk kota-kota hak asasi manusia di Asia.  Pesertanya adalah perwakilan dari kota-kota hak asasi manusia, para ahli, LSM, dan warga yang peduli.

Mereka berkumpul untuk membangun dan menerapkan sistem yang efektif untuk menjamin hak asasi manusia di tingkat komunitas lokal. (achmad)

faktajember.com membuka kesempatan untuk berkarir di dunia jurnalistik. Silahkan kirim lamaran ke dien.truth@gmail.com. Info, hubungi : Achmad 0822 35 36 73 71

Bagikan Ke:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.