Ada empat persoalan yang menjadi pembahasan antara Presiden Joko Widodo dengan Bupati dan Wali Kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (APKASI) di Istana Negara, Kamis (5/7/2018).
Bupati Faida yang menjadi juru bicara APKASI menjelaskan empat persoalan tersebut dan hasil pembahasannya bersama Presiden. “Masalah TKI (Tenaga Kerja Indonesia) harus diseriusi. Sebab ada masalah kemanusiaan dan harga diri bangsa yang perlu dijaga,” terangnya tentang salah satu persoalan yang dibahas.
Selain TKI, persoalan lain yang menjadi bahasan prioritas tersebut yakni pengangkatan tenaga honorer K2 dan penerimaan PNS, sertifikasi dalam prona, serta persoalan petunjuk teknis dalam DAK (Dana Alokasi Khusus).
Terkait penerimaan pegawai negeri sipil, Bupati Faida mengungkapkan keinginan Bupati dan Wali Kota agar formasi penerimaan CPNS memprioritaskan tenaga honorer K2. Selain itu perlu memprioritaskan putera daerah.
“Jangan semua formasi CPNS open bidding (seleksi terbuka, red). Harus ada kuota putra daerah dan kebijakan yang menyelesaikan persoalan K2,” jelas Bupati Faida kepada wartawan.
Berbicara tentang sertikasi tanah, Bupati Faida menyampaikan aspirasi kepala desa kepada Presiden, yang menginginkan tambahan anggaran dari pusat menjadi Rp. 300 ribu dari semula Rp. 150 ribu. “Daerah juga berkomitmen, siap mensubsidi untuk percepatan tuntas sertifikat tanah,” ujarnya.
Persoalan terlambatnya petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) dihadapi para kepala daerah membuat pelaksanaan kegiatan ikut terlambat. Bahkan tidak jarang tertunda sampai tahun anggaran berikutnya hingga menjadi sisa lebih penggunaan anggaran atau Silpa.
Anggaran DAK yang dikucurkan oleh pemerintah pusat tidak akan bisa digunakan tanpa ada petunjuk teknisnya. “Usulan dan pemaparan kami diterima oleh Bapak Presiden Jokowi dengan baik,” Bupati Faida. (*f2)