Fakta Jember – Stunting menjadi permasalahan yang banyak terjadi di hamper semua daerah. Kondisi ini harus diatas.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengingatkan target utama pemerintah adalah menurunkan stunting hingga nol.
Menko PMK Praktikno menegaskan, upaya menurunkan stunting hingga nol merupakan upaya keras meningkatkan kualitas generasi penerus.
Pratikno juga mengungkapkan upaya mengurangi stunting telah menunjukkan hasil positif.
Tetapi masih banyak langkah yang harus ditempuh.
Pratikno pun menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan pemerintah daerah (Pemda) demi mengatasi masalah gizi buruk ini.
“Kita sudah cukup signifikan turun, tetapi kita harus menurunkan sampai titik nol. Dan ini membutuhkan dukungan dari semua stakeholders,” kata Pratikno, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis 7 November 2024.
Persoalan stunting, Pratikno menjelaskan, bukan sekadar masalah gizi. Tetapi berkaitan erat dengan sanitasi, lingkungan, dan pengobatan.
Semua aspek itu harus ditangani secara terintegrasi.
Pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan merancang perencanaan penanganan stunting yang komprehensif.
Rancangan itu bisa dimulai sejak fase perencanaan kehamilan, masa kehamilan, hingga seribu hari pertama kehidupan anak.
Perbaikan kualitas makanan, tegasnya, harus dibarengi dengan peningkatan lingkungan dan sanitasi, termasuk penyediaan air bersih.
“Dibutuhkan aksi-aksi nyata di lapangan, pengaktifan Puskesmas, pengaktifan Posyandu,” ujar Pratikno.
Dalam menjalankan misi ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) diinstruksikan menjadi pemimpin utama.
Namun, Pratikno menyatakan kementerian lainnya siap memberikan dukungan penuh demi memastikan upaya penurunan stunting berjalan efektif dan mencapai seluruh lapisan masyarakat.
Penanganan stunting di Jember tamnpaknya mulai membaik. Setidaknya terlihat dari peringkat yang naik.
Naik setingkat dari 37 ke 36 dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Alias nomor tiga dari bawah.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember Poerwahjoedi membenarkan hal itu.
Menurutnya, capaian kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) masih peringkat 36 se-Jatim di tahun ini.
“Sementara pada 2023, posisi kami ada di peringkat 37. Artinya ini membaik satu tingkat dan itu menunjukan kinerja TPPS Kabupaten lebih baik dari tahun sebelumnya,” terangnya, Kamis 7 November 2024.
Menurutnya, masih perlu banyak evaluasi dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Jember, dalam menggerakkan seluruh stakeholder guna menurunkan angka stunting.
Pihaknya juga akan mengevaluasi TPPS tingkat kecamatan dan desa untuk melihat kinerjanya.
“Karena rekomendasi BPK dan BPKP kami diminta untuk melakukan monev di TPPS kecamatan dan desa,” katanya.
Monev selama 16 hari ke depan akan memberikan ranking kinerja sebagai evaluasi.
“Seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Harapannya, mereka bisa fokus agar tidak muncul stunting lagi, dengan memberikan pendampingan calon pengantin ataupun ibu hamil,” ulasnya.
Poerwahjoedi mengaku, telah mencoba yang terbaik untuk menurunkan angka stunting.
Hal itu dibuktikan dengan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023.
“Awalnya angka prevalensi stunting di Jember dari 34,9 persen menurun menjadi menjadi 29,7 persen. Dan menurunkan stunting sebanyak 5,2 persen tidaklah mudah,” paparnya.
Mengingat, kata dia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur hanya mampu menurunkan stunting sebanyak 0,5 persen. Bahkan angka rata-rata nasional turunnya cuma 0,1 persen.
“Artinya penurunan stunting di Jember sebanyak 5,2 persen telah berkontribusi terhadap penurunan di tingkat Provinsi Jawa Timur,” ulasnya. (*)