Fakta Jember – Bupati Jember Muhammad Fawait mengungkap potensi besar wilayah dengan garis pantai panjang serta pegunungan namun memiliki angka kemiskinan yang tinggi di Jawa Timur.
“Kami punya potensi besar, dari sektor perikanan hingga pertanian. Namun angka kemiskinan kami masih tertinggi di Jawa Timur. Ini harus menjadi perhatian bersama,” kata Bupati Fawait.
Pernyataannya itu disampaikan dalam forum Sosialisasi Pengawasan Pemerintah Desa dan Pengawasan Dana Desa di Pendapa Wahyawibawagraha, Jember, Kamis 12 Februari 2026.
Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh ketua dan anggota Komis II DPR RI serta Wakil Menteri Dalam Negeri. Pesertanya dari kepala desa se-Jember hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.
Isu besar yang mengemuka dalam forum tersebut adalah desa, kemiskinan, dan pentingnya uang negara benar-benar kembali ke rakyat.
Garis pantai yang panjang itu, menurut Bupati Fawait, terletak di bagian Selatan. Sedangkan pegunungan terletak di bagian Utara.
“Di selatan kami punya garis pantai terpanjang kedua di Jawa Timur. Di utara, wilayah pegunungan yang luas. Komoditas ekspor banyak lahir dari Jember,” ujarnya.
Bupati Fawait pun tidak sungkan mengungkap adanya persoalan serius yang menyelimuti Bumi Pandhalungan.
“Angka kemiskinan absolut kami nomor dua di Jawa Timur. Tapi kemiskinan ekstrem, atau bahasa pesantren kami ‘kaum fakir’, tertinggi se-Jawa Timur,” ujarnya.
Bagi Bupati Fawait, memperkuat desa sebagai pusat perputaran ekonomi sangat penting untuk mengatasi masalah tersebut.
Ia mengaku menemukan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemkab Jember tahun ini berkurang signifikan.
“Kalau perputaran uang ada di desa, sementara kemiskinan rata-rata ada di desa di pinggir kebun, hutan, dan pantai. Kami yakin kalau anggaran semakin banyak di desa, kemiskinan akan menurun,” tegasnya.
Fawait pun berjanji akan mengembalikan ADD dalam Perubahan APBD tahun 2026 ini, meski ada efisiensi dan penurunan transfer pusat ke daerah.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dalam paparannya menjelaskan bahwa saat ini pemerintah pusat sedang memberi perhatian besar pada desa.
“Tidak pernah terjadi sepanjang sejarah republik ini komitmen lintas kementerian yang langsung menukik ke desa-desa seperti hari ini,” jelasnya.
Ia mencontohkan program swasembada pangan, makan bergizi, koperasi desa, sekolah rakyat, hingga kampung nelayan adalah sebagian dari fokus tersebut.
Semua program ini bernilai besar. Karena itu, ia mengingatkan pesan presiden agar uang rakyat benar-benar kembali ke rakyat.
“Uang rakyat tidak boleh mampir ke kantong pejabat,” tegasnya.
Bima juga meminta transparansi dan efisiensi penggunaan dana. Jika desa ingin anggaran ditambah, maka harus dibuktikan bahwa dana itu benar-benar menjadi barang dan manfaat nyata.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan posisi lembaganya sebagai pengawal urusan pemerintahan daerah dan desa.
“Kami datang untuk mendengar apa yang terjadi di desa. Kalau ada hambatan program strategis nasional di level desa, sampaikan. Kita cari solusi bersama,” ujarnya.
Menurut Rifqi, DPR juga punya tanggung jawab atas anggaran dana desa yang tiap tahun ditransfer dari APBN. Karena itu, pengawasan menjadi penting agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.
Ia mengakui keinginan desa untuk otonomi penuh dalam mengelola anggaran. Namun di sisi lain, pemerintah pusat juga berkepentingan memastikan dana negara digunakan sesuai aturan. (***)
Penulis : Achmad Syaifuddin
Editor : Achmad Syaifuddin