Fakta Jember – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur membatalkan rencana aksi demonstrasi di Kabupaten Jember yang dijadwalkan Senin, 10 Agustus 2026.
Pernyataan pembatalan itu disampaikan langsung oleh Ketua MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo, di Hotel Cempaka pada Minggu, 9 Agustus 2026.##
“Kami putuskan untuk meniadakan aksi demo akbar Senin besok. Kami lebih melihat kepentingan besar di balik rencana utang ini untuk masyarakat Jember,” kata Heru.
Rencana aksi demo MAKI untuk menyikapi rencana Pemkab Jember yang akan berhutang sejumlah Rp. 785 miliar untuk percepatan pembangunan pada APBD tahun 2027.
Pihak MAKI sempat bertemu dengan Bupati Jember Muhammad Fawait untuk mendapatkan penjelasan dan berdialog.
Meski membatalkan rencana aksi, Heru menyatakan tetap akan mengawal penggunaan anggaran utang tersebut untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Jember.
“MAKI Jawa Timur akan mengawal program pembangunan Jember, termasuk bagaimana melakukan peta kajian atau mapping terkait proyek yang bersumber dari dana utang Rp785 miliar tersebut,” terangnya.
Heru menyebut sejumlah kebutuhan yang menjadi perhatian Pemkab Jember, antara lain pembangunan infrastruktur jalan, penerangan jalan umum (PJU), serta pengembangan fasilitas kesehatan.
Salah satu target yang disebut adalah pembenahan sekitar 15.000 titik PJU, penambahan ruang rawat inap RSUD dr Soebandi, serta pembangunan ruang rawat inap baru di RSUD Balung.
Heru juga meminta DPRD Jember lebih bijaksana menyikapi polemik rencana utang.
Menurutnya, DPRD memiliki posisi penting karena persetujuan legislatif menjadi bagian yang menentukan keberlanjutan rencana pembiayaan tersebut.
“Kalau DPRD Jember tidak menyetujui, selesai. Tidak akan bisa berjalan,” tegasnya.
Heru menjelaskan rencana pembiayaan tersebut bukan utang kepada bank, melainkan direncanakan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) di bawah Kementerian Keuangan.
Tim Banggar DPRD Jember sebelumnya disebut telah mendatangi PT SMI untuk menggali informasi mengenai regulasi pembiayaan.
Di sisi lain, Heru menyoroti munculnya isu mengenai proyek dan pihak yang akan mengerjakan proyek tersebut sebelum proses pengadaan berjalan.
Ia menilai hal itu dapat membuat pembahasan rencana utang menjadi tidak sehat. (*)
Reporter: Achmad Syaifuddin
Editor: Achmad Syaifuddin