faktajember.com | Hukum | 29 Agustus 2019 | 16:15 WIB
Jember Kota – Bupati Jember Faida menyatakan Pemerintah Kabupaten Jember ingin memiliki penyuluh antikorupsi. Untuk mewujudkannya, Pemkab Jember menggandeng KPK.
Hal ini disampaikan Bupati kepada wartawan saat kedatangan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pendapa Wahyawibawagraha, Kamis, 29 Agustus 2019.
KPK datang ke Kabupaten Jember dalam kegiatan Bus KPK Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi. Selama tiga hari KPK akan memberikan edukasi dan pencegahan korupsi.
Untuk mewujudkan rencana itu, Bupati mengaku telah menjalin komunikasi dengan KPK. “Sudah kami bicarakan, Jember ingin mempunyai penyuluh antikorupsi,” ungkap Bupati.
Saat ini, lanjutnya, sudah ada sekitar 60 perempuan yang siap untuk dilatih dan dinilai untuk menjadi penyuluh antikorupsi. Enam puluh orang itu diantaranya berasal dari guru PAUD.
“Akan kami buat kelas, in house training, bersama KPK yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Jember,” ungkap orang nomor satu di Jember ini.
Perempuan yang pertama menjadi Bupati Jember ini mengakui saat ini yang lebih siap mengikuti pelatihan itu mayoritas perempuan.
Kelas ini akan menggunakan kurikulum yang dirancang oleh KPK. Setelah mendapat pelatihan, mereka akan mendapat penilaian (assesment) dari KPK.
Setelah itu, Pemerintah Kabupaten Jember akan meminta formasi kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar mereka yang lolos penilaian KPK mendapatkan tugas sebagai penyuluh antikorupsi.
“Kami meminta KPK secepatnya menyiapkan pelatih. Kami menyiapkan dua kelas untuk 60 orang itu,” ujarnya.
Selain itu, Bupati menyatakan mempunyai pekerjaan rumah untuk memberikan edukasi kepada kepala desa terpilih dalam Pilakdes serentak pada September.
“Kami siapkan pula diklat khusus sebelum dilantik. Mudah-mudahan terlaksana tepat waktu,” katanya. Sebanyak 161 kepala desa terpilih akan menerima bekal pemahaman antikorupsi.
Terkait kedatangan KPK ke Jember, Bupati menyebut sebagai sebuah kesempatan yang harus benar-benar dimanfaatkan.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Jember menfasilitasi masyarakat, mulai dari anak TK hingga aktivis, untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang korupsi.
Mereka akan difasilitasi dalam kelas-kelas khusus. “Korupsi itu bukan ketika orang dewasa. Perlu pemahaman dan membangun imtegritas sejak anak-anak,” katanya.
“Jadi sosialisasi pencegahan korupsi bukan hanya urusan orang dewasa saja. Tetapi juga urusan anak-anak dan seluruh lapisan masyarakat,” jelas Bupati.
Sementara itu, Komisioner KPK Saut Situmorang menyatakan, daerah yang dikunjungi Bus KPK Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi merupakan daerah yang memiliki kepala daerah yang berintegritas.
Karena itu, tujuan jelajah Bus KPK untuk memberikan edukasi dan pencegahan terjadinya korupsi. “Jangan sampai kepala daerah yang memiliki dedikasi dan integritas memerangi korupsi ini terjerat kasus korupsi,” katanya.
Saut menyatakan tidak ingin ada kepala daerah yang memiliki integritas menambah daftar jumlah tahanan KPK yang sampai saat ini mencapai lebih dari seribu.
“Saat ini tahanan KPK muai dari pengusaha, politisi, bupati, gubernur, dan menteri. Jumlahnya mencapai seribuan. Sudah, stop di angka itu, kalau bisa jangan ditambah lagi,” ujarnya.
“Makanya kami melakukan edukasi untuk melakukan pencegahan,” kata Saut Situmorang. (achmad)